Pemerintahan Sipil Jepang di Indonesia

Pemerintahan Sipil Jepang di Indonesia

Hai sahabat Aks, udah lama niih si aksell ga update , biasa orang sibuk, oke sekarang aksell17 akan update pelajaran sejarah niih, judulnya pemerintah sipil di indonesia dan perkembangan susunan pemerintah jepang di indonesia, menarik bukan??, oke langsung saja sobat baca ilmu di bawah ini, semoga bermaanfaat.

Pemerintahan Sipil Jepang di Indonesia Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan yang terpenting, bahkan jabatan Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda dihapus dan diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Sementara status pegawai dan pemerintahan sipil masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asal memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Status badan pemerintahan dan UU di masa Belanda tetap diakui sah untuk sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan kesetiaan tentara Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik dan birokrasi dampak yang dirasakan bangsa Indonesia antara lain terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, terjadi mobilitas sosial vertikal (pergerakan sosial ke atas dalam birokrasi) dalam masyarakat Indonesia. Sisi positif yang dapat Anda ketahui, bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga sebagai jawaban cara mengatur pemerintahan, karena adanya kesempatan yang diberikan pemerintah Jepang untuk menduduki jabatan penting seperti Gubernur, dan wakil Gubernur, Residen, Kepala Polisi.

a.      Struktur pemerimtahan Sipil jepang

Pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua koci, Surakarta dan Yogyakarta) dibagi atas enam wilayah pemerintahan.

·                     Syu (karesidenan), dipimpin oleh seorang syuco.

·                     Syi (kotapraja), dipimpin oleh seorang syico.

·                     Ken (kabupaten), dipimpin oleh seorang kenco.

·                     Gun (kawedanan atau distrik), dipimpin oleh seorang gunco.

·                     Son (kecamatan), dipimpin oleh seorang sonco.

·                     Ku (kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang kuco.

Selain pemerintahan militer (gunsei) angkatan darat, Armada Selatan Kedua juga membentuk suatu pemerintahan yang disebut Minseibu. Pemerintahan ini terdapat di tiga tempat, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram. Daerah bawahannya meliputi syu, ken, bunken (subkabupaten), gun, dan son.

Dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan menghapus pengaruh Belanda pada masyarakat Indonesia, Jepang menetapkan Undang-Undang No. 4. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa

hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang hanya lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, yang boleh diperdengarkan pada hari-hari besar. mulai tanggal 1 April 1942, semua lapisan masyarakat harus menggunakan pembagian waktu sesuai dengan yang dipergunakan di Jepang. Perbedaan waktu antara Tokyo dan Jawa pada masa itu adalah 90 menit. mulai tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama Sumera. Tahun 1942 pada kalender Masehi sama dengan tahun 2602 pada kalender Sumera.  Rakyat Indonesia juga diwajibkan untuk ikut merayakan hari raya Tencosetsu, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito.

b.      Pembagian Wilayah Militer

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administrative Indonesia atas tiga daerah militer yang masing-masing dipegang oleh Angkatan Darat (Rikugun) Dan Angkatan Laut (Kaigun). Ketiga daerah tersebut adalah:

·         Daerah Jawa Dan Madura dengan pusatnya di Batavia berada dibawah kendali Angkatan Darat Jepang (Tentara Keenambelas)

·          Daerah Sumatra Dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Di Singapura yang berada dibawah kendali Angkatan Darat Jepang (Tentara Keduapuluh Lima).

·         Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua yang berada dibawah kendali Angkatan Laut Jepang (Armada Selatan Kedua)

Ketiga wilayah militer Jepang di Indonesia ini berada di bawah komando panglima besar tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam.

Selain membagi Indonesia atas tiga wilayah militer, Jepang juga melakukan beberapa langkah untuk memperkuat posisinya di Indonesia. Di antaranya, menyangkut beberapa tokoh politik Indonesia. Dalam struktur pemerinthan Jepang di Indonesia seperti Husein Djajadiningrat, Sutardjo Kartohadikoesoemo, R.M Soerjo, Dan Prof. Soepomo. Pengngkatan ini dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia bagi kepentingan perang Jepang serta untuk membantu kebutuhannya akan pegawai.

c.       Susunan Pemerintahan Jepang

Susunan pemerintahan Jepang adala:

·         Gunshiereikan (panglima tentara Jepang) dijabat oleh hitoshi Imamura

·          Gunseikan (kepala pemerintahan militer) dijabat oleh seizaburo okasaki

·         Gunseinbu (koordinator pemerintahan militer setempat) dijabat oleh semacam gubernur.

Pada setiap gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer. Mereka mendapat tugas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, menanam kekuasaan, dan membentuk pemerintahan setempat.Jepang kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya telah dikirimkan, dan dibentuklah residen – residen antara lain :

·         R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat di Banten (Serang)

·         R.A.A Surjadjajanegara di Bogor

·         R.A.A Wiranatakusuma di Priangan (Bandung)

·         Pangeran Ario Suriadi di Cirebon

·         R.A.A Surjo di Pekalongan

·         R.A.A Sudjiman Martadiredja Gandasubrata di Banyumas.

1.      Perkembangan susunan pemerintahan jepang

·         tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu (jam) Jepang.

·         tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama Sumera.

·         Pada bulan Agustus 1942 pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan pemerintahan.

·         Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943 memutuskan bahwa pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan.

·         pada tanggal 1 Agustus 1943 keluar pengumuman Saiko Syikikan tentang garis-garis besar rencana mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan negara.

·         pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut sanyo dan dipilih untuk enam macam departemen (bu), yaitu berikut ini:

a)      Ir. Soekarno untuk Somubu (Departemen Urusan Umum)

b)      Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Naimubu-bunkyoku (Biro Pendidikan danKebudayaan Departemen Dalam Negeri)

c)      Prof. Dr. Mr. Supomo untuk shihobu (Departemen Kehakiman)

d)     Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Kotsubu (Departemen Lalu Lintas)

e)       Mr. Muh. Yamin untuk Sendenbu (Departemen Propaganda)

Oke, terima kasih sudah mau mampir di blog ini , semoga bermanfaat ya, jangan lupa berikan komentar,